TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kondisi perekonomian yang sulit karena wabah corona, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pengusaha sektor swasta untuk tetap membayarkan tunjangan hari raya atau THR.
"Tadi kami bersama Bapak Presiden membahas kesiapan sektor swasta mengenai THR. Jadi diingatkan kepada swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang itu diwajibkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat teleconference usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Kamis, 2 April 2020.
Airlangga mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja tentunya juga sudah menyiapkan hal-hal terkait dengan THR tersebut. "Pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus kepada dunia usaha dengan memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21," ujar dia.
Ke depan, kata Airlangga, pemerintah akan memperluas penerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dari yang sebelumnya hanya diberikan kepada karyawan industri manufaktur. "Dukungan sektor usaha akan diperluas tidak hanya manufaktur juga pariwisata, transportasi dan sektor lainnya," ujar Airlangga.
Airlangga mengakui tambahan penerima insentif PPh Pasal 21 itu masih dikaji sampai dengan saat ini. Namun, ia memastikan kebijakan perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah itu akan ditetapkan secepatnya.
